RAPBN

Pemerintah Siasati RAPBN 2017 Dengan Utang

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun 2017 sangatlah tinggi. Untuk menyiasatinya, Pemerintah Presiden Joko Widodo berencana untuk menertibkan Surat Berharga Negara (SBN), yang dimana akan menarik terlebih dahulu utang atau front loading. Namun, pemerintah tetap akan melihat bagaimana dinamika pada keuangan di akhir 2016 tahun ini.

RAPBN

Adapun anggaran belanja negara yang tertera di dalam RAPBN 2017 mencapai angka Rp 2.070,5 triliun. Dimana angka tersebut tak sebanding dengan pendapatan negara yakni hanya Rp 1.737,6 triliun. Sehingga defisit yang ditargetkan di angka Rp 332,8 triliun, atau 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Front loading atau penarikan utang lebih cepat ini dinilai sangatlah tepat, lantaran mengingat harga komoditas yang rendah, yang dimana merupakan sumber dari pemasukan negara. Tak hanya itu, penerimaan pajak juga dirasa kurang maksimal. Dengan begitu, pemerintah harus membutuhkan dana jangka pendek untuk menutupi anggaran pada tahun 2017 mendatang.

Pemerintah pun juga menyadari bahwa sebagian utang yang diajukan tak dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Dikarenakan keseimbangan primer keuangan Indonesia yang masih dibilang negatif. Dimana sebagian utang dipergunakan untuk membayar utang pada masa sebelumnya, yang sudah jatuh tempo. Namun walaupun demikian, pemerintah menjamin bahwa defisit nantinya tak akan melebihi ketentuan yang sudah diatur dalam APBN.

Robert Pakpahan

Robert Pakpahan, selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) mengatakan bahwa untuk mengantisipasi gejolak dan pembiayaan pada awal tahun 2017, tentu kita lihat terlebih dahulu pengelolaan kas, namun front loading bisa diterapkan pada tahun 2017. Keputusan ini nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh parlemen dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk salah satunya pertimbangan di sisi kebutuhan anggaran belanja di awal tahun 2017. Ini akan menentukan seberapa besar surat berharga yang akan ditertibkan oleh pihak pemerintah.

Robert, menambahkan bahwa pemerintah juga akan memantau terus bagaimana perkembangan realisasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Realisasi dana ini nantinya akan dapat membantu pemenuhan APBN pada awal tahun depan. Adapun cara dalam mengelola pembiayaan demi memenuhi kebutuhan defisit adalah dengan melihat seberapa besar jumlah pembiayaan yang dibutuhkan dalam APBP. Contohnya, jika nanti jatuh tempo ada Rp 200 triliun hingga Rp 250 triliun, penertiban gross akan ditambahkan.

utang

Robert juga belum dapat memastikan berapa besar utang yang nanti akan jatuh tempo pada tahun depan. Tetapi, yang pasti utang terdiri dari utang dalam Rupiah dan Dolar Amerika. Terpenting pula, utang negara yang bertambah sebesar netto yang diperkenankan di dalam Undang-Undang.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat bahwa pembiayaan anggaran negara yang meliputi pinjaman, utang, dan investasi serta penjaminan mencapai angka Rp332,8 triliun. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan APBNP di tahun 2016 yang hanya sebesar Rp296,7 triliun.