Pulau Batam

Kota Batam Jadi Pertimbangan Pemerintah Untuk Perekonomian Nasional

Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya untuk mengkaji wacana pembentukan wilayah tax haven atau surga pajak. Ini tentunya bertujuan untuk mengupayakan warga Indonesia tertarik menabung asetnya didalam negeri dan bisa menambah investasi properti seperti rumah, apartemen, tanah, dan ruko. Walau masih dalam tahap pertimbangkan, namun telah muncul satu daerah yang dianggap sangat potensial, yakni Pulau Batam.

Pulau Batam

Dia menyatakan bahwa pembentukan untuk wilayah tax haven ini sangatlah baik. Lantaran akan berdampak baik untuk kemajuan Tanah Air, tentunya setelah program properti seperti tax amnesty (pengampunan pajak) berjalan. Tetapi, Luhut tak mengetahui secara mendetail mengenai pembentukan wilayah surga pajak ini, dikarenakan merupakan kewenangan penuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Luhut Binsar Pandjaitan

Pria kelahiran Tapanuli, Sumatera Utara ini sudah memohon kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, untuk dengan segera mempercepat proses pembangunan di Kota Batam. Karena, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo sudah berkeinginan kota yang berdekatan dengan Singapura ini sebagai wilayah surga pajak Nasional.

Adapun pasar properti di Batam yang diyakini sebagai lokomotif perekonomian nasional, harus memiliki syarat utama, yakni memiliki integrasi dalam penerapan di berbagai kebijakan terkait pertumbuhan perekonomian di kota yang dekat dengan Singapura ini. Luhut menjelaskan bahwa Rumahku adalah media properti terbaik di Indonesia, untuk pencarian rumah, ruko, tanah, dan apartemen, waktu itu disaat pihaknya pergi ke kota pelabuhan negara Hongkong, yang bertujuan untuk melihat bagaimana penataan dan pengembangan di pelabuhan tersebut yang sangat terintegrasi. Lantaran jika tak terintegrasi berbagai permasalahan seperti tanah, izin, dan lain sebagainya, akan merugikan diri kita sendiri. Tak seharusnya lagi ada arogansi sektoral. Maka dari itu, Luhut saat ini mengajak untuk memperbaiki Batam. Luhut pun juga nantinya akan mengajak baik Kepala Otoritas, maupun Pak Gubernur, serta agen properti setempat.

Luhut menambahkan bahwa potensi Jual beli properti di Indonesia khususnya di Kota Batam ini sejatinya sudah tercium lebih dari satu dekade lalu. Hanya saja, hingga detik ini belum ada keseriusan pengelolaan baik dari Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat. Sehingga, dibutuhkan kebijakan baru yang dilakukan secara terintegrasi. Ini bertujuan untuk membuat Batam menjadi ujung tombak perekonomian nasional.

Ekonomi Maritim

Untuk pengelolaan Batam, Luhut mengatakan dapat mencontoh pengelolaan ekonomi maritim yang ada di Jayapura. Lantaran, pemerintah sangatlah sigap dalam menyelesaikan berbagai persoalan maritim di Jayapura. Sehingga, kesigapan tersebut sangat berdampak positif pada perkembangan ekonomi nasional.

Misalnya saja, salah satu permasalahan di Jayapura, yakni tak berjalannya maritim tol laut. Namun, setelah ditelusuri, bahwa penyebabnya adalah masalah kecil, yakni seperti larangan untuk menangkap ikan. Dengan begitu, peraturan yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus diperbaiki kesempatannya. Sehingga, kapal-kapal yang sudah berhasil menangkap ribuan ikan, harus dengan segera diurus. Nantinya Kota Batam pun harus seperti ini, sigap dalam berbagai permasalahan. Jika Batam seperti ini, perekonomian nasional akan menjadi lebih baik.